SEBERUANG DIGITAL

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopimcam ) Kecamatan Seberuang melakukan Pengawasan dan Pengendalian harga BBM (termasuk ketersediaan stok) jenis Pertalite bersubsidi di Tingkat pengecer, Rabu 9 September 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 3664 Tahun 2026 tentang Pengendalian Harga BBM Jenis Pertalite Pada Tingkat Pengecer di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 09.30 Wib dengan melibatkan unsur dari Polsek Seberuang, Koramil 1206-016 Seberuang serta Pemerintah Kecamatan Seberuang. Dari Polsek Seberuang diwakili oleh Bripka. Andi Wibowo, sementara dari Koramil Seberuang diwakili oleh Serda. Endi. Unsur Kecamatan Seberuang dipimpin langsung Camat Seberuang, Fransiskus, S. Sos, didampingi Kasi Ekbang, Emilda Yanti, Kasi Trantib, Jonisius Riti, S. Ak dan staf Alfonsius Ugau, SM.

Pengawasan dilakukan di Wilayah Desa Tajau Mada, Desa Ranyai dan Desa Pala Kota. Forkopimcam Seberuang yang juga selaku Tim Satuan Tugas (Satgas) memberikan sosialisasi kepada para pengecer mengenai ketentuan harga penjualan Pertalite sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu. Berdasarkan ketentuan tersebut harga Penjualan Pertalite bersubsidi di Tingkat pengecer ditetapkan dalam batas kewajaran sebesar Rp. 15.000 per liter.

Dari hasil pengawasan tersebut seluruh pengecer di Wilayah Kecamatan Seberuang masih  menjual Pertalite belum sesuai dengan ketentuan. Namun tim menemukan sejumlah pengecer yang menjual Pertalite di atas batas kewajaran,  yakni berkisar Rp. 17.000 hingga Rp. 18.000 per liter. Dari keterangan yang kami himpun dari para pengecer bahwa mereka membeli/mendapatkan minyak BBM jenis Pertalite dari para pengumpul/pengecer di wilayah Kabupaten Sintang dengan harga Rp. 15.000 hingga 16.000 per liter. Masih menurut keterangan dari para pengecer  BBM Jenis Pertalite bersubsidi bahwa jika mengambil ke SPBU dan APMS terdekat, seperti APMS PT. Energi Kapuas di Semitau, setiap pengecer hanya mendapat jatah 20 liter hingga 30 liter itupun harus mengantri berjam-jam bahkan harus membawa derigen pulang dalam keadaan kosong karena minyak pertalite sudah habis pada saat nomor antri tiba.

Pengawasan ini merupakan upaya bersama untuk memastikan BBM jenis Pertalite bersubsidi dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang wajar serta mencegah adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar.

Kegiatan Pengawasan harga BBM Jenis Pertalite berakhir sekitar pukul 12.15 Wib. dan selama kegiartan berlangsung situasi berjalan aman, lancar dan kondusif.

SEBERUANG, KAPUAS HULU – Pemerintah Kecamatan Seberuang bersama jajaran Mabes TNI menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Kantor Camat Seberuang pada Senin, 31 Agustus 2026. Forum strategis ini dilaksanakan guna memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi ancaman karhutla di wilayah setempat.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama dari Mabes TNI, yaitu Letkol TNI AL Benny Fernando. Turut hadir memimpin dan mendampingi acara tersebut Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos., beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Seberuang, Pimpinan PT. AMS, para Kepala Desa se-Kecamatan Seberuang, Plt. Kepala Puskesmas Seberuang, para tokoh adat, serta pimpinan organisasi masyarakat (ormas) setempat.

Mabes TNI dan Camat Tekankan Sinergi Lintas Sektor

Dalam pemaparannya, Letkol TNI AL Benny Fernando menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah mitigasi yang berfokus pada pencegahan sejak dini daripada penanggulangan saat api sudah membesar.

"Pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kepedulian bersama. Peran aktif dari para kepala desa, tokoh adat, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah ini sangat krusial dalam mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar secara tidak terkendali," jelas Letkol Benny Fernando.

Sejalan dengan arahan tersebut, Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos. mengapresiasi kehadiran narasumber dari Mabes TNI .

"Atas nama Pemerintah Kecamatan Seberuang, kami mengucapkan terima kasih kepada Mabes TNI atas perhatian dan edukasi yang diberikan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan membawa dampak buruk yang luas, baik bagi kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan. Saya meminta kepada seluruh Kades, Tokoh Adat, dan Ormas yang hadir untuk meneruskan imbauan ini kepada warga masyarakat petani di wilayah masing-masing, agar tidak membakar lahan untuk sementara waktu mengingat kabut asap yang sudah sangat membahayakan dari sisi kesehatan, untuk itu mari kita bersama-sama menjaga Kecamatan Seberuang tetap aman dan bebas dari Asap," imbau Camat Fransiskus.

Komitmen Bersama Menjaga Lingkungan

Melalui sosialisasi ini, jajaran Forkopimcam Seberuang bersama pihak swasta (PT. AMS), pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat sepakat untuk meningkatkan koordinasi lapangan, respons cepat terhadap titik api (hotspot), serta mematuhi aturan hukum maupun regulasi yang berlaku terkait tata kelola lingkungan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas serta keselamatan wilayah Kecamatan Seberuang dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

 NANGA PALA, SEBERUANG – Pemerintah Desa Nanga Pala sukses menyelenggarakan kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Desa yang bertempat di kantor Desa Nanga Pala, Kecamatan Seberuang, pada Rabu, 29 Juli 2026. Forum strategis ini digelar sebagai upaya memperkuat perencanaan dan penanganan tengkes (stunting) berbasis konvergensi tingkat desa.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos., didampingi staf Kecamatan Alfonsus Ugau Liquori, S.M. Turut hadir Kepala Desa Terpilih Desa Nanga Pala Arif.P, Penjabat (Pj) Kepala Desa Nanga Pala Jonisius Riti beserta jajaran perangkat desa,  Pendamping Desa (PD) Dominikus, Ketua dan anggota BPD Desa Nanga Pala, perwakilan Polsek Seberuang Andi Wibowo, serta tim medis Puskesmas Seberuang yang diwakili oleh Ahli Gizi Siti Romlah bersama Bidan Puskesmas.

Selain jajaran pemerintah dan unsur muspika, forum ini juga diikuti secara aktif oleh elemen garda terdepan di lapangan, seperti Kader Posyandu Desa Nanga Pala, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Guru PAUD, serta para ibu hamil dan ibu balita setempat.

Camat Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam arahannya, Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos. menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dan instansi.

"Untuk menangani kasus stunting yang ada, semua pihak terkait harus bekerja sama secara proaktif dan seoptimal mungkin. Penanganan stunting ini bukan hanya tanggung jawab tim kesehatan belaka, melainkan semua sektor harus benar-benar terlibat dan saling bahu-membahu—mulai dari tingkat kecamatan, pemerintah desa, kader, hingga lingkungan keluarga di rumah," tegas Camat Fransiskus.

Beliau juga mengingatkan bahwa hasil dari rembuk stunting ini merupakan landasan krusial dan syarat utama dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta penganggaran APBDes Tahun Anggaran 2027.

Evaluasi Positif Capaian Penurunan Stunting

Pada kesempatan tersebut, Camat Seberuang turut memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak atas tren positif penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Seberuang berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG).

"Jika pada tahun 2025 angka stunting di Kecamatan Seberuang berada di level 34,4%, berkat kerja keras dan sinergi kita bersama, angka tersebut berhasil kita tekan menjadi 31,9% pada semester 1 tahun 2026. Harapan kita bersama, tren penurunan ini terus berlanjut secara konsisten," tambahnya.

Kesepakatan dan Usulan Prioritas RKPDes Nanga Pala

Melalui sesi musyawarah dan diskusi terarah, Rembuk Stunting Desa Nanga Pala berhasil merumuskan sejumlah usulan dan kesepakatan bersama yang akan direkomendasikan masuk ke dalam RKPDes Nanga Pala, antara lain:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Alokasi PMT yang tepat sasaran bagi Ibu Hamil risiko Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kurang gizi.

2. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pembekalan berkala bagi Kader Posyandu Balita, Kader Ibu Hamil, serta Kader Pembangunan Manusia (KPM).

3. Kesehatan & Gizi: Pengadaan obat-obatan pendukung serta suplementasi vitamin.

4. Dukungan Operasional & Sarpras: Penyediaan dana operasional Posyandu serta pengadaan sarana-prasarana penunjang pemantauan tumbuh kembang anak.

5. Jemput Bola: Pelaksanaan pemantauan dan kunjungan lapangan secara berkala ke rumah-rumah sasaran konvergensi stunting.

Dengan dilaksanakannya rembuk stunting ini, Pemdes Nanga Pala berkomitmen penuh untuk mengawal usulan masyarakat demi mewujudkan generasi Desa Nanga Pala yang sehat dan bebas dari stunting.

EMPERIANG, SEBERUANG – Pemerintah Desa Emperiang menggelar agenda penting Rembuk Stunting Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Desa Emperiang pada Senin, 27 Juli 2026. Forum ini digelar guna memetakan serta menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan tengkes (stunting) berbasis partisipasi masyarakat untuk APBDes Tahun Anggaran 2027.

 SENEBAN, SEBERUANG – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Seneban sukses menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) tentang perencanaan desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Seneban Tahun Anggaran 2027. Forum pengambilan keputusan ini bertempat di Gedung Serba Guna Desa Seneban pada Selasa, 14 Juli 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua BPD Seneban Mikael Nasution, didampingi Sekretaris BPD Aloesius Tomi Cici selaku notulis. Hadir sebagai narasumber utama yakni Kepala Desa Seneban Yohanes Meigelheis, S.IP, Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos., Pendamping Desa Dominikus, serta Pendamping Lokal Desa Stepanus Budiharjo. Acara ini juga diikuti oleh seluruh jajaran perangkat desa, anggota BPD, perwakilan dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta keterwakilan perempuan dan tenaga kesehatan desa.

Ketua BPD Seneban, Mikael Nasution selaku pimpinan musyawarah menyatakan bahwa Musdes ini berfokus pada tiga materi inti: penyampaian rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa, penyampaian pandangan resmi BPD hasil serap aspirasi, serta penjaringan aspirasi langsung dari masyarakat peserta musyawarah. Seluruh keputusan dan penetapan usulan berhasil diambil secara musyawarah mufakat dan aklamasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi usulan pembangunan yang masuk dari berbagai dusun (termasuk usulan kelompok tani dan masyarakat Dusun Laung serta Dusun Seneban), tim perumus berhasil memetakan puluhan program prioritas.

Dalam notulensi resmi Musdes, tercatat beberapa usulan pembangunan infrastruktur berskala besar dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diajukan baik melalui pos Dana Desa (DD) maupun Daftar Usulan (DU) kabupaten, di antaranya:

• Sektor Air Bersih & Pemukiman: Pembangunan air bersih/pipanisasi Sungai Beguhung (3 km), rehabilitasi jembatan kayu ke cor beton di beberapa titik (Batang Laung, Sungai Temawang, Sungai Kelandin), lanjutan rabat beton jalan usaha tani, serta usulan bantuan sosial perumahan swadaya (BSPS).

• Sektor Pertanian & Ketahanan Pangan: Pembangunan/peningkatan kolam ikan ketahanan pangan, bantuan bibit ikan konsumsi, bibit pakan, serta bantuan bibit ikan arwana.

• Sektor Pendidikan & Sosial Keagamaan: Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD ($10\text{ m} \times 16\text{ m}$), peningkatan lapangan bola, pemagaran dan rehabilitasi Gereja Santo Fransiskus Xaverius Seneban, serta pelatihan bagi pemimpin ibadat.

• Sektor Kebudayaan & Kelembagaan: Alokasi bantuan operasional RT dan Dusun, pembentukan sanggar desa/dusun, serta bantuan dana operasional untuk pelaksanaan Ritual Adat dan Gawai Dayak tingkat desa.

• Usulan Khusus Kewilayahan (Dusun Laung): Usulan pembebasan lahan masyarakat dari kawasan Hutan Lindung (HL), pembangunan menara telekomunikasi (tower), pengadaan pinguin air per rumah, peningkatan jalan poros Laung-Seneban, serta pengadaan alat penunjang irigasi dan pertanian bagi kelompok tani setempat.

Kepala Desa Seneban, Yohanes Meigelheis, S.IP, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh hasil kesepakatan Musdes ini agar masuk ke dalam tahapan verifikasi dokumen RKPDes formal, sehingga pemanfaatan anggaran tahun 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar seluruh warga Desa Seneban. 

 SENEBAN, SEBERUANG – Guna memastikan integrasi pelaksanaan intervensi penurunan angka stunting secara konvergen, Pemerintah Desa Seneban menggelar agenda strategis Rembuk Stunting Tingkat Desa Tahun 2026. Kegiatan ini dilangsungkan di Gedung Serba Guna Desa Seneban pada Selasa, 14 Juli 2026.

Rembuk stunting ini dihadiri oleh Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos., Ahli Gizi Puskesmas Seberuang Ibu Siti Romlah, Livia G dari Puskesmas, Kepala Desa Seneban Yohanes Meigelheis, S.IP, Ketua BPD Seneban Mikael Nasution selaku pimpinan musyawarah, bidan desa, perangkat desa, kepala dusun, ketua adat, kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Desa (PD) Dominikus, serta Pendamping Lokal Desa (PLD) Stepanus Budiharjo.

Dalam arahannya, Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos. mengingatkan kembali mandat nasional mengenai percepatan penurunan stunting.

"Sesuai instruksi Presiden dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, penanganan stunting harus dilakukan melalui semangat gotong royong lintas sektor. Mengapa saya selalu hadir langsung di desa-desa? Karena saya memegang amanah sebagai Ketua Tim Penanganan Stunting tingkat kecamatan. Rembuk stunting hari ini adalah syarat mutlak dalam penganggaran APBDes tahun 2027," jelas Camat Fransiskus.

Beliau juga sangat mengharapkan peran aktif dari TPK, kader, dan ibu hamil untuk mendeteksi tingkat kerawanan stunting sejak dini di lapangan.

"Melalui rembuk ini, kita harus melihat sejauh mana progres penanganan yang sudah berjalan di tahun ini, mengidentifikasi apa saja hambatan dan penyebabnya, lalu mendiskusikan bersama solusi konkrit pencegahannya untuk disepakati ke dalam RKPDes," tambahnya.

Ahli Gizi Puskesmas Seberuang, Ibu Siti Romlah, memberikan pemahaman mendalam terkait penanganan stunting yang bersifat akumulatif atau bertahap dari tahun ke tahun.

"Stunting tidak terjadi secara instan, melainkan bertahap. Penanganan terbaik harus ditekan sejak dini dari kelompok remaja putri serta calon pengantin (catin). Kami sangat menyarankan agar bayi di bawah usia 2 tahun wajib diberikan ASI Eksklusif dan menghindari susu formula jika tidak darurat. Intervensi di bawah usia 2 tahun (baduta) masih sangat efektif dilakukan, tetapi jika anak sudah memasuki usia 2 hingga 5 tahun, potensinya akan sangat sulit dicegah," papar Siti Romlah.

Dalam sesi diskusi, perwakilan kader desa memaparkan data riil di lapangan, di mana terdapat 43 sasaran yang dipantau, dengan catatan ada 1 anak yang mendekati usia 5 tahun mengalami tinggi badan yang tidak sesuai standar. Namun, pihak orang tua masih enggan menerima kondisi tersebut sehingga anak yang bersangkutan menjadi jarang dibawa ke kegiatan posyandu.

Selain itu, kader mengeluhkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari posyandu yang sempat terhenti akibat ketiadaan anggaran operasional. Merespons hal tersebut, pihak gizi Puskesmas menyarankan agar desa mulai mengoptimalkan pemanfaatan PMT berbasis pangan lokal. Sementara terkait teknis pengelolaan dana anggaran stunting yang telah disediakan oleh desa, ketua kader diminta segera berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Pemdes Seneban.

Melalui berita acara yang ditandatangani bersama, rembuk stunting Desa Seneban berhasil menyepakati 12 poin usulan prioritas untuk tahun anggaran 2027, antara lain:

1. Peningkatan PMT (buah-buahan, daging, susu) bagi balita, ibu hamil (bumil), serta anak PAUD.

2. Pengadaan susu khusus bagi ibu hamil berisiko.

3. Penyediaan makanan tambahan untuk anak Bawah Garis Merah (BGM).

4. Pelatihan kader dalam pengelolaan masakan PMT lokal.

5. Penyuluhan intensif bagi orang tua anak baduta dan bumil berisiko.

6. Peningkatan penyuluhan/posyandu bagi Remaja Putri (Rematri).

7. Sinkronisasi hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) dari Puskesmas sebelum penyusunan RKPDes.

8. Pengadaan alat penunjang kesehatan posyandu (Stik HB, gula darah, kolesterol, asam urat, alat timbang balita/dewasa/bumil, alat ukur tinggi badan, dan lingkar kepala).

9. Alokasi tambahan biaya operasional untuk kader TPK-PPS.

10. Rehabilitasi fisik gedung Postu dan Posyandu.

    
    
    

 SEBERUANG, KAPUAS HULU – Pemerintah Kecamatan Seberuang bergerak cepat menindaklanjuti agenda kebudayaan tingkat kabupaten. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Seberuang pada Rabu, 1 Juli 2026, digelar rapat koordinasi lintas sektor guna mematangkan persiapan keikutsertaan kontingen Kecamatan Seberuang dalam ajang Pekan Gawai Dayak (PGD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos., dan dihadiri oleh Ketua DAD Kecamatan Seberuang Robertus Achiang, Temenggung Suku Suhaid Petrus Sumadi, Ketua DPC Sabang Merah Yohanes Tuai, para Kepala Desa se-Kecamatan Seberuang, serta para Ketua Sanggar Seni setempat.

Dalam sambutannya, Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos., menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah untuk merespons surat resmi dan undangan dari panitia PGD Kabupaten Kapuas Hulu.

"Maksud dan tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu hari ini adalah untuk menindaklanjuti surat dari kabupaten. Kita perlu menyikapi bersama bagaimana teknis partisipasi kita nanti. Pada intinya, kita wajib berpartisipasi untuk menampung aspirasi kesenian dan permainan tradisional masyarakat Seberuang. Sangat tidak baik jika kita tidak ikut serta dalam gawai tingkat kabupaten ini," ujar Camat Fransiskus.

Camat juga menyayangkan adanya beberapa sanggar seni di Seberuang yang sebelumnya menerima bantuan dari pemerintah pusat namun tidak hadir dalam rapat koordinasi ini. Kendati demikian, beliau berharap forum tetap fokus berembuk bersama terkait pemetaan jenis lomba serta skema penganggaran kontingen.

"Kita harus cermat menghitung pertimbangan anggaran berdasarkan evaluasi keikutsertaan kita pada tahun 2025 lalu, termasuk memastikan aspek keamanan bagi seluruh peserta yang akan berangkat nanti," tambahnya.

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, forum resmi membentuk struktur kepanitiaan kontingen Kecamatan Seberuang untuk PGD Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan sebagai berikut:

• Ketua Panitia: Robertus Achiang (Ketua DAD Kecamatan Seberuang)

• Sekretaris: Bujang Mulyadi, S.Sos.

• Bendahara: Ewaldus Didi Suhardi (Sekdes Belikai)

Adapun sejumlah cabang perlombaan tradisional yang dijadikan acuan untuk diikuti oleh kontingen—dengan catatan jika kondisi anggaran mencukupi—meliputi perlombaan Sumpit, Gasing (perorangan dan regu), Ketapel (perorangan dan regu), serta Melukis Perisai. Ketua DPC Sabang Merah Yohanes Tuai menyatakan kesiapannya untuk mengawal jalannya perlombaan sumpit. Sementara untuk cabang Tari Kreasi Dayak, panitia mengonfirmasi akan mendelegasikan Sanggar Hulu Bala jika kesiapan anggaran telah terpenuhi.

Ketua DAD Seberuang, Robertus Achiang, memberikan pandangan strategis mengenai efisiensi anggaran di tingkat lapangan.

"Mengingat kondisi dana di tingkat desa saat ini memang sudah tidak ada untuk pos ini, maka kita harus jeli. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk mendirikan stan pameran, melainkan fokus pada keikutsertaan lomba saja agar anggaran kita tidak membengkak. Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Camat yang luar biasa karena sudah bergerak duluan menyusun dan mengajukan proposal bantuan," kata Robertus Achiang.

Menyikapi keterbatasan anggaran, Camat Fransiskus, S.Sos. memaparkan sejumlah langkah taktis dan opsi efisiensi yang telah disepakati bersama oleh seluruh peserta rapat. Di sektor konsumsi, panitia sepakat untuk tidak menerapkan sistem masak dapur mandiri di lokasi kegiatan.

"Untuk konsumsi, demi efisiensi biaya, kita putuskan untuk tidak menyewa alat masak dan mengangkut logistik dapur ke sana karena biayanya jauh lebih besar. Lebih baik kita hitungkan langsung dengan sistem nasi bungkus tiga kali sehari dari penyedia jasa masak di lokasi," jelas Camat.

Terkait pemenuhan dana, Camat menjelaskan bahwa proposal resmi telah dikirimkan ke berbagai lembaga keuangan dan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Seberuang. Selain itu, pengumpulan dana juga akan menggalang partisipasi dari para pemilik warung hiburan di wilayah setempat.

Guna memperkuat lini keuangan, Ketua DPC Sabang Merah Yohanes Tuai turut dimasukkan ke dalam jajaran Seksi Dana. Pengalaman luas beliau diharapkan mampu mendongkrak pengumpulan anggaran operasional kontingen sehingga Kecamatan Seberuang dapat tampil maksimal dan membawa pulang prestasi di Pekan Gawai Dayak Kapuas Hulu 2026.