SEBERUANG DIGITAL

SUNGAI RINGIN – Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan harus dikelola dengan transparansi dan partisipasi aktif anggotanya. Hal ini ditegaskan oleh Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos, saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Usaha Milik Bersama (UMB) Tahun Buku 2025 yang digelar di Kantor PPSMMB, Dusun Sungai Ringin, Desa Seberu, pada Selasa (31/03/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem delegasi ini menjadi momentum penting bagi para petani sawit di wilayah tersebut. Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab. Kapuas Hulu (Abdul Hamid), Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu (Fery Suryanata, S.Hut), Camat Silat Hilir (Edi Suharta, S.Pd, M.Si), perwakilan WWF, serta para Kepala Desa terkait.

Dalam arahannya, Camat Seberuang memberikan apresiasi tinggi kepada pengurus yang mampu menyelenggarakan RAT secara teratur. Menurutnya, kepatuhan menyelenggarakan RAT adalah indikator utama kesehatan sebuah organisasi koperasi.

"Forum rapat anggota seperti ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Di sinilah setiap anggota memiliki hak bicara dan mengeluarkan pendapat untuk menentukan arah masa depan koperasi," tegas Fransiskus.

Beliau menekankan agar seluruh perwakilan anggota yang hadir tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencermati laporan pertanggungjawaban pengurus, baik dari aspek organisasi, keuangan, maupun perkembangan unit usaha sepanjang tahun 2025.

Camat Fransiskus meyakini bahwa meski masih ada kekurangan, kerja keras pengurus patut didukung dengan solusi bersama. "Mari kita bersama-sama memikirkan solusi terbaik agar di tahun-tahun mendatang koperasi ini terus berkembang dan lebih maju lagi," ajaknya.

Di sela arahannya, Camat Seberuang juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pihak WWF Perwakilan Kapuas Hulu. Apresiasi ini diberikan atas dedikasi luar biasa WWF dalam memberikan pendampingan kepada petani sawit, khususnya Kelompok Tani (Poktan) Berkat Usaha Mandiri Desa Palakota selama kurang lebih 7 tahun terakhir.

Menutup sambutannya, Camat Fransiskus mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya RAT ini kepada seluruh jajaran pengurus, pengawas, dan anggota. Ia berharap hasil keputusan rapat ini dapat membawa kesejahteraan yang lebih nyata bagi seluruh keluarga besar Koperasi Usaha Milik Bersama.

 SEBERUANG – Pemerintah Kecamatan Seberuang melaksanakan agenda penting dalam rangka persiapan pesta demokrasi tingkat desa melalui Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Kecamatan Seberuang pada Senin (30/03/2026).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Camat Seberuang dan turut didampingi oleh Kapolsek Seberuang. Sosialisasi ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari empat desa, yakni Kepala Desa (Kades) serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa Jerenjang, Desa Emperiang, Desa Nanga Pala, dan Desa Sejiram.

Dalam arahannya, Camat Seberuang menyampaikan bahwa keberhasilan Pilkades sangat bergantung pada pemahaman regulasi oleh para penyelenggara di tingkat desa. Beliau meminta agar Kades dan BPD bersinergi menjaga netralitas dan integritas demi terciptanya proses demokrasi yang sehat.

"Peran BPD dan Kepala Desa sangat sentral sebagai penengah dan pengayom masyarakat. Saya berharap perwakilan dari Jerenjang, Emperiang, Nanga Pala, dan Sejiram yang hadir hari ini dapat mensosialisasikan kembali aturan teknis ini kepada warga agar tidak terjadi simpang siur informasi," tegas Camat.

Senada dengan hal tersebut, Kapolsek Seberuang memberikan penekanan khusus terkait aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Beliau menghimbau seluruh perangkat desa untuk waspada terhadap potensi konflik dan provokasi yang mungkin muncul selama tahapan pemilihan berlangsung.

"Kami dari pihak kepolisian siap mengawal jalannya Pilkades. Namun, dukungan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa di tiap-tiap desa sangat kami harapkan untuk memastikan situasi tetap kondusif hingga hari pemungutan suara nanti," ujar Kapolsek.

Kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan diskusi teknis mengenai mekanisme pendaftaran pemilih dan syarat pencalonan. Dengan melibatkan langsung pimpinan desa dan BPD, Kecamatan Seberuang berharap Pilkades di empat desa tersebut dapat berjalan jujur, adil, dan sukses tanpa kendala berarti.

 SEBERUANG – Akses transportasi di wilayah Dusun Ranyai Hilir, Desa Ranyai, Kecamatan Seberuang, kini kembali mendapat perhatian serius. Pada hari ini, Rabu, 25 Maret 2026, jajaran Forkopimcam Kecamatan Seberuang bergerak cepat menggandeng PT. AMS Region Sejiram untuk menangani kerusakan jalan yang cukup parah akibat jebolnya infrastruktur gorong-gorong

​Curah hujan atau faktor usia teknis menyebabkan robohnya gorong-gorong di titik tersebut, yang kemudian memicu genangan air besar dan erosi di badan jalan. Kondisi ini sempat mengancam keselamatan jiwa para pengguna jalan, terutama pengendara roda dua dan roda empat yang melintas, mengingat lubang yang terbentuk cukup dalam dan lebar, 

​Menyikapi hal tersebut, Camat Seberuang beserta unsur Forkopimcam lainnya langsung turun ke lapangan untuk meninjau proses perbaikan. Tidak menunggu lama, PT. AMS Region Sejiram memberikan respon positif dengan mengerahkan satu unit ekskavator (SANY) untuk melakukan normalisasi aliran air dan pemasangan gorong-gorong beton yang baru.

​"Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Kolaborasi dengan pihak swasta seperti PT. AMS sangat membantu percepatan penanganan infrastruktur yang rusak demi kelancaran ekonomi dan aktivitas masyarakat," ujar perwakilan dari Kecamatan Seberuang di lokasi proyek.

​Proses Pengerjaan

​Dari pantauan di lokasi, terlihat petugas bahu-membahu:

​Alat Berat: Ekskavator bekerja mengeruk tanah dan memposisikan gorong-gorong beton.

​Manual: Warga dan petugas membantu mengarahkan aliran air agar proses pemasangan lebih presisi.

​Material: Penyiapan timbunan tanah dan batu untuk menutup kembali lubang jalan agar segera fungsional.

​Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan arus lalu lintas dari dan menuju Desa Ranyai kembali normal dalam waktu singkat. Pemerintah setempat juga menghimbau warga agar tetap berhati-hati selama proses pengerjaan berlangsung.

 GURUNG, SEBERUANG – Setelah melaksanakan berbagai program kerja selama kurang lebih empat hari, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang di Desa Gurung, Kecamatan Seberuang, resmi ditutup oleh Camat Seberuang pada Rabu (11/03/2026).

Acara penutupan yang berlangsung di SMPN 3 Satap Seberuang ini dihadiri oleh jajaran unsur pimpinan kecamatan (Forkopimcam), tokoh adat, tokoh agama, serta pihak manajemen BTM dan CU Tritapang Kasih.

Dalam sambutan penutupnya, Camat Seberuang, Bapak Fransiskus, S.Sos., menekankan bahwa PKM bukan sekadar formalitas akademik, melainkan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Beliau memberikan motivasi tinggi kepada para mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik masa depan.

"Mahasiswa harus serba tahu karena kalian adalah jembatan antara teori dan praktik. Saya mengapresiasi STKIP karena banyak jebolan kampus ini yang telah mengabdi di Kecamatan Seberuang sebagai PNS maupun PPPK. Kualitasnya sudah terjamin," ujar Bapak Fransiskus. Beliau juga mendorong mahasiswa untuk terus melanjutkan studi hingga jenjang S2 demi menjawab tuntutan zaman.

Momen menyentuh datang dari Temenggung Suku Suhaid sebagai perwakilan masyarakat. Beliau mengibaratkan kehadiran mahasiswa seperti menanam benih yang diharapkan akan berbuah manis bagi kemajuan petani dan pekebun di Desa Gurung.

"Kejarlah cita-cita setinggi langit, namun tetaplah rendah hati seperti rumput di bumi, karena kalian adalah tonggak masa depan," pesan sang Temenggung dalam sambutannya yang sarat akan makna.

Dukungan senada disampaikan oleh pihak sekolah. Kepala SDN 5 Seberuang mengingatkan mahasiswa untuk segera mempersiapkan diri mengikuti Sertifikasi Pendidik (PPG) setelah lulus. Sementara itu, Kepala SMPN 3 Satap Seberuang menyatakan rasa bangganya menjadi tuan rumah dan siap mendukung jika ada kegiatan serupa di masa mendatang.

Kepala Desa Gurung juga menyampaikan rasa bangganya. Beliau berharap agar interaksi singkat ini dapat memotivasi anak-anak di Desa Gurung agar tidak putus sekolah dan memiliki semangat belajar yang tinggi seperti para mahasiswa.

Acara penutupan ini dimeriahkan dengan penampilan tarian dari para siswa, pemutaran video dokumenter yang merangkum seluruh kegiatan mahasiswa selama 4 hari, serta pembagian hadiah dan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada mahasiswa PKM.

Ketua HMPS yang mewakili dosen pendamping menyampaikan permohonan maaf serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat Desa Gurung yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan sangat baik.

Dengan ketukan palu dari Camat Seberuang, seluruh rangkaian PKM Biologi STKIP Sintang tahun 2026 di Desa Gurung dinyatakan resmi berakhir, namun tali silaturahmi antara civitas akademika dan masyarakat diharapkan tetap terjaga erat.

Beluis Harum, Seberuang — Pemerintah Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang kembali melaksanakan program ketahanan pangan melalui penyaluran bibit ikan lele jumbo kepada kelompok tani desa. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 27 November 2025 pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di area kolam kelompok tani Desa Beluis Harum.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos, Kepala Desa Beluis Harum, anggota BPD, TPK, pendamping desa, serta ketua dan anggota Kelompok Tani Desa Beluis Harum.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan, sebanyak 2.000 bibit ikan lele jumbo dibagikan kepada masing-masing kelompok tani secara simbolis. Penyerahan ini menjadi langkah strategis pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Dalam arahannya, Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos, menegaskan bahwa program ketahanan pangan harus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program ini bukan hanya tentang membesarkan ikan dan menjualnya, tetapi harus ada perputaran ekonomi. Setelah panen, kelompok tani wajib membeli bibit baru agar kegiatan ini tetap berlanjut. Selain itu, hasil produksi juga diharapkan masuk pada program pemenuhan gizi (SPPG) untuk mendukung program makanan bergizi gratis,” tegasnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan regulasi penggunaan Dana Desa tahun 2025, dimana minimal 20 persen Dana Desa wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan, sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025. Pelaksanaan diarahkan melalui kelompok tani agar berdampak langsung kepada masyarakat dan tidak hanya bersifat seremonial.

Adapun ruang lingkup program ketahanan pangan mencakup sektor:

• Pertanian: padi dan jagung

• Perkebunan: buah-buahan dan sayuran

• Perikanan: lele, nila, bawal

• Peternakan sesuai potensi lokal, termasuk ayam dan sapi

Rapat musyawarah kelompok tani selanjutnya akan membahas pola distribusi hasil, perawatan kolam, keberlanjutan pembibitan, serta pembinaan teknis.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan simbolis bibit ikan lele jumbo kepada kelompok tani Desa Beluis Harum sebagai tanda dimulainya program ketahanan pangan berbasis perikanan secara resmi.

Pala Kota, 24 Oktober 2025

Pemerintah Desa Pala Kota bersama Pemerintah Kecamatan Seberuang melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Desa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Pala Kota dan dihadiri oleh unsur kesehatan, pendidikan, kader posyandu, tokoh masyarakat, TPK, KPM, serta pihak Kecamatan Seberuang dan Puskesmas.

Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos, dalam arahannya menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara terarah, terukur, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Persoalan stunting adalah masalah serius, bahkan lebih serius dibandingkan isu ketahanan pangan. Rembuk stunting sangat penting untuk mengungkap permasalahan di desa, sekaligus menjadi bahan evaluasi sejauh mana dana desa telah berdampak bagi pencegahan stunting,” tegas Camat.

Beliau menjelaskan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan, termasuk sejak masa kehamilan. Peran kader posyandu harus berjalan optimal, sedangkan pemberian makanan tambahan bagi anak stunting harus dilakukan dengan pendampingan dan perlakuan khusus, bukan hanya sekadar pembagian bantuan.

Camat juga menyoroti faktor pendukung stunting seperti akses air bersih, pola konsumsi, dan perilaku hidup bersih. Menurutnya, meskipun penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara instan, langkah-langkah nyata perlu terus diupayakan agar angka stunting menurun dari tahun ke tahun.

“Saya hadir di sini sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan, sesuai amanah Perpres. Pencegahan dimulai dari remaja, lalu ibu hamil, hingga balita. Ketidakteraturan posyandu dapat menjadi penyebab stunting, sehingga layanan kesehatan dasar harus benar-benar berjalan,” tambahnya.

Kepala Desa Pala Kota dalam penyampaiannya menyampaikan bahwa penanganan stunting membutuhkan komunikasi yang jujur dan terbuka antar kader, KPM, dan pemerintah desa.

Beliau meminta para kader untuk tidak sungkan menyampaikan kendala atau kebutuhan yang berkaitan dengan gizi, PMT, maupun pendampingan ibu hamil dan balita.

“Stunting bukan hanya soal gizi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi. Karena itu, saya harap para kader dan KPM dapat terus menyampaikan kendala di lapangan, sehingga program desa dapat diarahkan sesuai kebutuhan,” ungkap Kepala Desa.

Setelah penyampaian Camat dan Kepala Desa, kegiatan dilanjutkan dengan:

• Pemaparan materi mengenai penyebab stunting oleh Ahli Gizi Puskesmas Seberuang
• Diskusi kader posyandu dan KPM terkait hambatan dalam pendampingan lapangan
• FGD penetapan usulan kegiatan prioritas untuk tahun anggaran berikutnya

Salah satu poin penting yang disepakati adalah bahwa KPM wajib mengetahui dan melaporkan penyebab masalah secara spesifik di setiap kasus, agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.

Beberapa kesepakatan program yang menjadi prioritas dalam pencegahan stunting, antara lain:

1. Penyuluhan dan pertemuan ibu hamil secara berkala (6 kali setahun)
2. Edukasi pola asuh dan gizi seimbang
3. Spanduk edukasi dan pamplet
4. Suplemen Vitamin D dan Tablet Tambah Darah untuk remaja putri
5. Susu tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi
6. Penguatan pendampingan KPM dan kader posyandu

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Desa Pala Kota dan Pemerintah Kecamatan Seberuang berharap seluruh pihak dapat bekerja bersama, saling mendukung, dan menjaga komitmen dalam upaya menurunkan angka stunting.

Seberuang, 28 Oktober 2025 Dalam rangka memperkuat pengelolaan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kecamatan Seberuang, Pemerintah Kecamatan Seberuang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Bisnis dan Sistem Pembiayaan Kopdes Merah Putih, bertempat di Aula Kantor Camat Seberuang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Agustinus Sargito, S.Sos., M.Si, Kabid Koperasi Sutrisna, SE, beserta jajaran. Hadir pula perwakilan Kapolsek Seberuang, Danramil 016 Seberuang, Pendamping Desa para Pendamping Kopdes Merah Putih, Kepala Desa, serta Ketua Kopdes Merah Putih, sekretaris dan Bendahara dari 15 desa se-Kecamatan Seberuang.

Dalam sambutannya, Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta, serta menekankan pentingnya kekompakan dan keseriusan desa dalam menjalankan program Koperasi Merah Putih. Camat juga mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat saat ini sedang melakukan percepatan pembentukan dan penguatan permodalan koperasi desa.

“Suka tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Persiapan modal dan administrasi koperasi wajib dipenuhi secara benar, termasuk dokumen akta notaris dalam bentuk PDF agar tidak menghambat proses penyaluran dana,” ujar Camat.

Beliau juga berharap tidak terjadi perubahan yang mempengaruhi APBDes terkait permodalan koperasi, serta meminta agar peserta mengikuti sosialisasi hingga selesai agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kapuas Hulu, Agustinus Sargito, S.Sos., M.Si, dalam arahannya menegaskan bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara memiliki peran strategis dalam manajemen Kopdes, karena masing-masing memiliki tanggung jawab pengawasan dan pengambilan keputusan.

“Sebelum koperasi berjalan penuh, kita harus menyamakan persepsi, memahami mekanisme operasional, dan memastikan kegiatan koperasi berjalan efektif, tepat sasaran, serta bermanfaat bagi masyarakat,” tegas beliau.

Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi SimKopdes, yaitu sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan koperasi desa yang menjadi syarat untuk kerja sama dengan bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BSI, dan BNI, serta mitra BUMN lainnya seperti Bulog, Pertamina, Pupuk Indonesia, Kimia Farma, dan PLN.

Pendamping Kopdes Merah Putih telah ditugaskan di setiap desa untuk melakukan pembinaan selama 3 bulan (Oktober–Desember). Diharapkan setelah masa pendampingan selesai, pengurus Kopdes mampu menjalankan koperasi secara mandiri.

Dalam penutupnya, Dinas Koperasi mengingatkan agar seluruh pelaksanaan kegiatan koperasi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan mengambil risiko yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Jika masih dalam kesalahan administratif, itu dapat diperbaiki. Namun jika sampai merugikan keuangan negara, maka konsekuensinya sangat berat,” tegasnya.

Camat Seberuang juga meminta agar seluruh proses dan kendala pelaksanaan Kopdes Merah Putih dikoordinasikan ke Pendamping koperasi atau asisten bisnis, sehingga kegiatan koperasi dapat berjalan terarah, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

 Seberuang, 25 September 2025 – Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Seberuang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi aplikasi Coretax. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Seberuang pada Kamis (25/09/2025) ini diikuti oleh para sekretaris desa serta kepala urusan (Kaur) keuangan dari seluruh desa se-Kecamatan Seberuang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos., Kepala KP2KP Kapuas Hulu, Rabith Alam, Pelaksana KP2KP, Jevano Aldridesen, PAAPN Muhamad Adit Ramadhan, serta para bendahara dan sekretaris desa.

Dalam sambutannya, Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi ini. Ia menekankan pentingnya pemahaman aparatur desa terkait kewajiban perpajakan, khususnya dalam memanfaatkan aplikasi Coretax yang menjadi sistem perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.

“Melalui aplikasi ini, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Saya berharap seluruh aparatur desa benar-benar memahami mekanisme yang disampaikan narasumber, sehingga ke depan tidak ada lagi kendala dalam pelaporan maupun kewajiban pajak,” ujar Fransiskus.

Sementara itu, Kepala KP2KP Kapuas Hulu, Rabith Alam, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Coretax merupakan inovasi digital perpajakan yang bertujuan menyederhanakan proses administrasi, pelaporan, serta pembayaran pajak. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan aparatur desa lebih mudah dalam mengelola kewajiban perpajakan tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit.

Kegiatan penyuluhan berjalan interaktif dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta. Para sekretaris desa maupun Kaur keuangan aktif mengajukan pertanyaan terkait kendala teknis yang selama ini mereka hadapi di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur desa di Kecamatan Seberuang dapat semakin memahami kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan sesuai regulasi.

Sejiram, 12 September 2025 – Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Putussibau, Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos mengadakan rapat koordinasi bersama instansi terkait.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Seberuang pada Jumat, 12 September 2025 ini dihadiri oleh Camat Seberuang Fransiskus, S.Sos selaku pimpinan rapat, Kanit Binmas Polsek Seberuang Bripka Jeffry C.P, Anggota Koramil Seberuang Serka Agustiono, Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Seberuang Robertus Achiang, perwakilan KUA Seberuang Zairin, perwakilan DPP Santo Fidelis Sejiram Arni Agnes, A.Md., Ketua Panitia Turnamen Sepakbola Tanjung Naga Cup V Junaidi, serta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Seberuang.

Dalam sambutannya, Camat Fransiskus menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 300.1/2992/POL.PP/SET.B tanggal 28 Agustus 2025 perihal kondisi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif di wilayah Kecamatan Seberuang selama berlangsungnya MTQ XXXIII yang dijadwalkan pada 14–21 September 2025.

Camat Seberuang menyampaikan beberapa poin penting, antara lain:

1. Masyarakat diminta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar tetap kondusif.
2. Memastikan keamanan lingkungan dengan mengaktifkan Pos Kamling di desa, dusun, dan RT, serta meningkatkan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.
3. Tidak menyelenggarakan kegiatan hiburan (OGT) maupun hiburan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan mulai 9 hingga 23 September 2025, khususnya di Desa Palakota, Desa Beluis Harum, Desa Bekuan, Desa Seneban (kecuali Dusun Laung), dan Desa Belikai. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus peserta MTQ menuju Putussibau maupun saat kepulangan.
4. Pemilik kafe hanya diperbolehkan beroperasi pada siang hari, yaitu pukul 06.00–18.00 WIB, mulai 9 hingga 23 September 2025.

Mengakhiri sambutannya, Camat Fransiskus menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan berharap himbauan ini dapat diteruskan kepada masyarakat luas, demi terciptanya kondisi aman dan nyaman selama perhelatan MTQ XXXIII.

Seberuang – Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Polsek Seberuang bersama Polres Kapuas Hulu bersinergi dengan Bulog Cabang Kapuas Hulu menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah pada Kamis, 28 Agustus 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Kantor Desa Sejiram serta Aula Desa Sejiram.

Acara tersebut dihadiri oleh Kapolsek Seberuang beserta jajaran, Danramil beserta anggota, perwakilan dari Kecamatan Seberuang Lusia Aneng, S.H., serta para kepala desa dari Desa Sejiram, Tanjung Keliling, Tajau Mada, Jerenjang, dan Nanga Pala. Turut hadir pula masyarakat dari lima desa tersebut yang menjadi sasaran utama program ini.

Dalam kegiatan itu, Bulog menyalurkan beras merek SPHP ukuran 5 kg dengan harga terjangkau Rp65.000 per karung. Total beras yang disiapkan mencapai kurang lebih 5 ton, yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat di lima desa. Program ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah bersama aparat keamanan dalam membantu masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu, agar tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Penyerahan beras secara simbolis dilakukan oleh Kapolsek Seberuang, Danramil, serta perwakilan dari Camat Seberuang kepada kepala desa yang hadir. Penyerahan simbolis ini menjadi tanda dimulainya distribusi pangan murah kepada masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi di tingkat lokal. Selain itu, kegiatan pangan murah ini juga menjadi wujud sinergi nyata antara aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan.

Belikai – Pemerintah Desa Belikai bersama berbagai unsur masyarakat menyelenggarakan Rembuk Stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Belikai pada Jumat, 29 Agustus 2025, dengan melibatkan 27 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, kader posyandu, serta perwakilan TPK (Tim Pendamping Keluarga

Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa Belikai, Richardus Barce Djawa, dengan notulen oleh Dionisius Yudi GN, serta menghadirkan narasumber dari unsur kesehatan, Camat, Fransiskus, S.Sos, TNI, Polri, dan BKKBN. Hadir pula perwakilan Puskesmas, Marsianus Pikan dan Ratna Haristi A.Md GZ, perwakilan Koramil I Wayan Mega S., Polsek K Tino, serta Herkulanus dari BKKBN. 

Kegiatan dimulai dengan penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 2024–2025 oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM). Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk membahas usulan program, yang kemudian disepakati menjadi prioritas kegiatan tahun mendatang.

Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi tentang stunting kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu balita.

Menambah biaya operasional kader melalui APBDes 2026, untuk mendukung rapat, penyediaan ATK, serta PMT bagi ibu hamil dan balita. Peningkatan kesadaran orang tua agar membawa anak ke Posyandu secara rutin.

Pengadaan vitamin dan zat besi, pemberian susu tambahan, makanan tambahan untuk anak stunting, serta hadiah stimulan bagi anak yang rutin posyandu dan menerima ASI eksklusif.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos, menyampaikan bahwa pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara terarah, terukur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Persoalan stunting adalah masalah serius, bahkan lebih serius dibandingkan isu ketahanan pangan. Oleh karena itu, rembuk stunting seperti ini sangat penting untuk mengungkap permasalahan di desa, sekaligus menjadi bahan evaluasi sejauh mana dana desa sudah berdampak bagi pencegahan stunting,” tegasnya.

Beliau menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan, termasuk masa kehamilan. Kader posyandu harus berfungsi optimal, pemberian makanan tambahan bagi anak stunting harus dilakukan dengan perlakuan khusus.

Camat juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi stunting, seperti akses air bersih dan pola kehidupan masyarakat. Menurutnya, meskipun stunting tidak bisa dicegah total pada tahun 2026, namun penanganannya bisa dimulai sejak tahun 2025 agar angkanya menurun dari tahun ke tahun.

Melalui rembuk ini, masyarakat Desa Belikai bersama pemerintah sepakat memperkuat komitmen dalam pencegahan stunting. Hasil kesepakatan program diharapkan dapat berjalan berkesinambungan, demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di masa depan.

Seneban, 26 Agustus 2025 – Pemerintah Desa Seneban menyelenggarakan Rembuk Stunting di Gedung Serba Guna Desa Seneban sebagai langkah konkret dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (26/8) dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga desa.

Rembuk Stunting ini bertujuan untuk memastikan terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan stunting melalui konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa Seneban. Adapun agenda utama yang dibahas meliputi:

 Emperiang, 25 Agustus 2025 – Pemerintah Desa Emperiang menyelenggarakan kegiatan penyerahan bibit ikan dalam rangka Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025. Acara ini berlangsung di Gedung Perpustakaan Desa Emperiang dan dihadiri oleh Camat Seberuang, Fransiskus, S.Sos., Kepala Desa Emperiang beserta perangkatnya, para kepala dusun, Ketua Kelompok Tani Hiam Panjang, kader, serta anggota kelompok tani.

Sebanyak 4.000 ekor bibit ikan nila dan 1.000 ekor bibit ikan lele diserahkan secara simbolis kepada Kelompok Tani Hiam Panjang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Camat Seberuang menegaskan pentingnya distribusi hasil dari program ini agar tidak hanya berhenti di tingkat produksi, tetapi juga dapat diarahkan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bentuk konkret dukungan terhadap program makanan bergizi gratis. "Harapan kami, bibit yang diterima kelompok tani bukan hanya dipelihara hingga besar lalu dijual, melainkan juga dilakukan perputaran dengan pembelian bibit baru agar kegiatan terus berkesinambungan," jelasnya.

Dalam Arahanya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menerbitkan keputusan khusus terkait penggunaan Dana Desa 2025. Berdasarkan regulasi, minimal 20 persen dari total Dana Desa wajib dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025, pengelolaan program ini diarahkan kepada kelompok tani agar pelaksanaannya dapat berkesinambungan serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.

Adapun ruang lingkup program ketahanan pangan meliputi sektor pertanian (padi dan jagung), perkebunan (sayur-mayur dan buah-buahan), perikanan (dikhususkan untuk ikan konsumsi seperti lele, nila, dan bawal), serta peternakan yang disesuaikan dengan potensi lokal desa, di samping opsi lainnya seperti ayam dan  sapi.

Rapat musyawarah kelompok tani akan menjadi forum penting untuk membahas teknis pelaksanaan, termasuk pola distribusi hasil, keberlanjutan kegiatan, hingga pembinaan kelompok. Dengan demikian, seluruh program yang digulirkan tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan desa dalam jangka panjang.